JAKARTA, JS – Menteri Kesehatan (Menkes) dr Terawan Agus Putranto didampingi Mendagri Jendral Pol (Purn) Tito Karnavian, memberikan anugerah Swasti Saba Padapa kepada Walikota Kota Lubuklinggau, H SN Prana Putra Sohe, sebagai apresiasi pemerintah atas keberhasilan pelaksanaan Program Kabupaten/Kota Sehat (KKS), di Gedung Sasana Bhakti Praja Kemendagri, Jakarta, Selasa (19/11)
Sebanyak 60 Kabupaten/Kota penerima penghargaan kategori Swasti Saba Padapa. Adapun 6 (enam) Kabupaten/Kota diberikan simbolis yaitu: Kabupaten Way Kanan; Kabupaten Bangka Tengah; Kota Ternate; Kota Pangkal Pinang; Kota Pematang Siantar; Kota Sibolga; Kabupaten Musi Banyuasin; dan Kota Lubuklinggau.
“Karena masyarakat telah berperan secara aktif baik sebagai subjek maupun objek pembangunan kesehatan, serta berkiprah sebagai agen perubahan,” kata Menkes dr Terawan dalam keterangan tertulisnya, Rabu (19/11).
Menkes menekankan penghargaan ini bukan merupakan tujuan utama. Poin terpenting dari KKS adalah koordinasi lintas sektor pemerintahan, pemangku kepentingan, dan masyarakat yang dilakukan secara berkesinambungan dalam pembangunan berwawasan kesehatan dan lingkungan.
Seperti diketahui, pembangunan kesehatan merupakan salah satu visi dan misi dalam Nawacita Presiden Joko Widodo membangun masyarakat sehat dengan berbagai program antara lain Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas), penurunan angka stunting, dan prevalensi penyakit menular dan tidak menular.
Dalam kesempatan yang sama, Mendagri Tito Karnavian menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada para kepala daerah yang hadir dan berkomitmen penuh mendukung penyelenggaraan program Kabupaten/Kota Sehat.
Sebagai informasi, Penganugerahan Swasti Saba diadakan setiap dua tahun sekali, dan merupakan kerjasama antara Menteri Dalam Negeri dengan Menteri Kesehatan melalui Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Kesehatan Nomor: 34 Tahun 2005, Nomor: 1138/MENKES/PB/VIII/2005 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat.
Dalam penghargaan ini terdapat tiga kategori yaitu Swasti Saba Padapa (pemantapan), Swasti Saba Wiwerda (pembinaan), dan Swasti Saba Wistara (pengembangan). Secara teknis pelaksanaan KKS melibatkan K/L teknis dan Kementerian Dalam Negeri sebagai Pembina Umum Pemerintah Daerah. *